Persamaan Dan Perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Indonesia adalah sebuah negara besar yang telah merdeka sejak tahun 1945 silam. Indonesia telah dipimpin oleh beberapa pemimpin negara yang mana beberapa pemimpin tersebut memerintah dengan orde yang berpengaruh terhadap tatanan negara ini. Beberapa orde tersebut adalah Orde Lama di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Orde Baru di masa pemerintahan presiden Soeharto, dan Orde Reformasi yang di awali oleh Presiden B.J. Habibi kemudian di lanjutkan beberapa presiden hingga sekarang.

Masa Orde Lama adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno. Masa ini berlangsung berlangsung dari sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1968. Masa Orde Lama adalah masa Indonesia membangun tatanan dasar sebuah negara. Lembaga-lembaga negara baru dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Kemajuan negara Indonesia sangat pesat jika mengingat Indonesia adalah negara baru. Indonesia menjadi negara yang unggul dalam politik internasional. Indonesia dapat membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu sejajar kedudukannya dengan bangsa besar lain.

Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1968 hingga 1998 telah banyak memberi perubahan signifikan pada negara ini. Pemerintahan Orde Baru bertujuan untuk menata kembali tatanan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk meratakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki tatanan negara Orde Lama yang dianggap sudah tidak tepat lagi bagi Indonesia 

Masa Reformasi yang diawali tahun 1998 dapat menggulung kekuasaan Presiden Soeharto yang dianggap sudah tidak amanah lagi terhadap rakyat. Perekonomian melemah dan terjadi kerusuhan dibeberapa tempat membuat Presiden mundur dan lahirlah era reformasi.

Berbagai latar belakang pergantian pemerintahan negara ini menimbulkan perubahan-perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Namun, perubahan tidak terjadi pada seluruh aspek. Berikut adalah  persamaan dan perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1. Persamaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

1.1. Bidang Pemerintahan

1. Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi, presiden selalu didampingi oleh Wakil Presiden. Pada Orde Lama, presiden pernah tidak didampingi oleh wakil presiden pada tahun 1957.
2. Pada Orde baru, dan Orde Reformasi menggunakan sistem pemerintahan presidensil, dimana pemerintahan presidensil mempunyai ciri-ciri presiden sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan.

1.2. Bidang Ekonomi

1.2.1. Impor meningkat pada Masa Orde Lama dan Era Reformasi. 

Impor yang terjadi pada masa orde lama disebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi negeri saat itu, seperti terjadinya pergolakan kembali dengan Belanda atau terjadinya sengketa Irian barat. Pad era Reformasi impor meningkat karena ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

1.2.1. Presiden berwenang atas anggaran negara.

1.3. Bidang Pendidikan

Anggaran pendidikan pada Orde Lama dan Orde Baru kurang dari 10 persen dari APBN. Pada Orde lama sebagian besar anggaran untuk menstabilkan keamanan negara, sedangkan pada Orde Baru sebagian besar anggaran diutamakan untuk membangun infrastruktur.

2. Perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

2.1. Bidang industri 

Bidang Industri belum begitu berkembang pada masa Orde Lama. Mulai berkembang pada masa Orde baru dengan dengan mendorong industri dalam negeri dapat memproduksi barang bermutu sehingga diminati oleh rakyat Indonesia sendiri. Sedangkan pada reformasi, pemerintah lebih menekankan pada banyaknya industri yang berkembang, namun kurang memperhatikan mutu produk.

2.2. Bidang politik

Terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama masa Orde Lama yang menyebabkan politik pada masa itu tidak matang. Terjadi Politik Mercusuar yang menganggap Indonesia adalah yang terbaik dan condong ke arah komunis. Terjadi peristiwa G 30S PKI yang mengegerkan negara dan membuat paham komunis dilarang di negara Indonesia.

Menjalankan Dwi Fungsi ABRI. Pembatasan Partai Politik dengan Fusi Parpol menjadi 3, dilakukan untuk mempersempit pluralisme.

Terlepasnya Timor Leste dan NKRI saat era reformasi. Ditetapkannya kebijakan otonomi daerah.

2.3. Bidang pendidikan

Pendidikan pada masa Orde Lama menekankan pada penghapusan sistem pendidikan kolonial dan digantikan dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan ideologi bangsa dan mengedepankan kesetaraan hak setiap anak untuk mendapat pendidikan.

Pada masa Orde Baru banyaknya program pemerintah untuk pendidikan dan beasiswa seperti : Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), beasiswa Supersemar, dan pembarantasan buta huruf, wajib belajar. Sistem pendidikan pada masa ini menekankan pada indoktrinasi dan kepatuhan penuh. P4 diajarkan  

Terjadi desentralisasi tanggung jawab pendidikan. Pendidikan Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2.4. Bidang Hukum dan HAM

Orde Lama menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Masa Orde Baru terjadi penyimpangan penegakan hukum dan HAM. Hukum sering berjalan tanpa mempedulikan HAM sehingga muncul ketakutan dan ketidakadilan di masyarakat. Kebebasan pers juga sangat dibatasi pada masa orde Baru. Pers seakan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Pada era Reformasi HAM benar-benar dilindungi dan muncul beberapa LSM dan kebebasan pers sebagai kontrol sosial atas kinerja pemerintahan. Penegakan hukum dan keamanan di dalam negara dan masyarakat lebih banyak dilimpahkan kepada POLRI, sedangkan keamanan negara lebih banyak dilimpahkan TNI terutama untuk menghalau ancaman dari luar. Masyarakat dari etnis lain seperti etnis Tionghoa juga diberi kebebasan lebih dan dilindungi hak dan persamaannya sebagai warga negara.  Amandemen UUD 1945 terjadi pada era reformasi, amandemen pertama dimulai tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2002. Amandemen dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan UUD agar lebih luas menampung kebutuhan warga negara

2.5. Bidang Kependudukan

Pada masa Orde Lama bidang kependudukan belum berkembang secara signifikan. Baru pada masa Orde baru kependudukan di Indonesia lebih diperhatikan, seperti masalah persebaran penduduk dan pengendalian penduduk. Untuk meratakan jumlah penduduk disetiap pulau, pemerintah mencanangkan program transmigrasi untuk menghindari kepadatan populasi di suatu pulau dan meratakankesejahteraan rakyat. Program KB juga dilakukan untuk menahan populasi penduduk. Program KB terbilang sukses karena pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung dengan mengadakan penyuluhan dan pelayanan KB gratis. Pada era reformasi transmigrasi tidak lagi digalakkan dan masyarakat tidak antusias membantu menyebarkan informasi KB. Informasi KB lebih sering muncul di media masa dan tidak sampai ke pelosok negeri.

2.6. Bidang Pertanian dan Pangan

Pada era Orde Lama, pemerintah mencanangkan program land reform atau penataan lahan kembali lahan pertanian untuk dikelola negara. Negara mengambil alih kepemilika tanah kemudian membagikan tanah kepada buruh petani yang tidak mempunyai tanah untuk mereka kelola. Program ini bertujuan untuk meratakan kesejahteraan petani, namun berhenti pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru membuat program revolusi hijau untuk memenuhi swasembada pangan dalam negeri. Revolusi hijau memang berhasil menekan angka impor dan kelangkaan bahan pangan, namun kesenjangan kesejahteraan petani kembali terjadi karena makin banyak buruh tani yang tidak mempunyai tanah. Pada Era Reformasi, bidang pertanian dan pangan tidak kunjung membaik, impor bahan pangan bahkan ternak terus saja dilakukan. Teknologi pangan dan pertanian kurang diperhatikan sehingga tidak ada perkembangan signifikan dalam bidang ini.

Hal-hal diatas adalah beberapa persamaan dan perbedaan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Setiap pemimpin dan pemerintahan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sebagai contoh, pada masa orde Lama, Indonesia unggul dalam politik luar negeri, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi Internasional, misalnya Konferensi Asia Afrika namun kesejahteraan masih kurang terjamin. Pada masa Orde Baru juga banyak pembangunan dan perkembangan, namun penyelewengan dan suksesi kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Di Era Reformasi juga kebebasan berpendapat lebih terjamin, tidak ada lagi fenomena penembak misterius seperti pada masa Orde Baru, namun penegakan hukum sring menjadi tumpul karena tebang pilih. Hukum lebih tegas terhadap rakyat kecil daripada rakyat yang mempunyai kedudukan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua.