Dukungan Daerah Terhadap Pembentukan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Berikut ini adalah pembahasan tentang dukungan daerah terhadap pembentukan negara kesatuan republik indonesia.

Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Dukungan terhadap proklamasi pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia, antara lain datang dari daerah berikut.

a. Keraton Kasultanan Jogjakarta mendukung Pemerintah Republik Indonesia

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kasultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Soekarno-Hatta.

Pada tanggal 5 September 1945 dukungan itu dipertegas dengan pengumuman Amanat Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Gambar: Sri Sultan Hamengku Buwono IX

b. Sumatra mendukung pemerintah Republik Indonesia 

Gelora kemerdekaan Indonesia yang telah menyebar ke manamana mendorong para pemuda, khususnya Sumatra Timur untuk bergerak.

Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi menyebabkan para pemuda bergerak dari Jalan Jakarta No. 6 Medan di bawah pimpinan A. Tahir, Abdul Malik Munir, M.K. Yusni mendukung pemerintah Republik Indonesia yang telah berdiri.

Melihat dukungan rakyat yang demikian besar dan tanpa kenal takut, pada tanggal 3 Oktober 1945 Teuku Mohammad Hassan selaku gubernur dengan resmi mengumumkan dimulainya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra dengan Medan sebagai ibu kota provinsinya.

Penduduk Bukittinggi pun tidak ketinggalan mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 September 1945 bendera Merah Putih telah berkibar di Bukittinggi. Sejak saat itulah bendera Merah Putih berkibar di daerah-daerah di Sumatra.

c. Sulawesi Utara mendukung pemerintah Republik Indonesia

Pada tanggal 14 Februari 1945 para Pemuda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Ch. Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara. Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke Tondano, Bitung, dan Bolang Mongondow.

Perlawanan terhadap Belanda ( NICA ) mendapat dukungan dari rakyat, karena rakyat sudah anti terhadap penjajah dan mendukung berdirinya negara Republik Indonesia.

Baca selengkapnya

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian barat | Tri Komando Rakyat (Trikora ) Persetujuan New york | Arti Penting pendapat rakyat (Pepera) di Irian Barat | semua point-point diatas akan kami bahas yang telah kami rangkum dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat, banyak aksi-aksi perjuangan yang dilakukan demi mempertahankan irian barat agar tak lepas dari indonesai agar tak direbut oleh belanda, oleh karna Indonesia melakukan segenap perjuangan-perjuangan untuk merebut Irian barat yang akan kilas balik tentang sejarah peruangan bangsa indonesia merebut irian barat seperti point diatas seperti Latar belakang terjadinya perjuangan mengembalikan Irian Barat Ke Bangsa Indonesia, Perjuangan-Perjuangan bangsa Indonesia Merebut Irian barat untuk lebih jelasnya perjuangan-perjuangan seperti apa ??... dan aksi-aksi apa yang dilakukan indonesia dalam merebut Iria barat seperti dibawah ini......

(Peta Irian Barat)

   Seringkali di masyarakat terjadi kasus persengketaan antarsaudara atau dengan tetangga disebabkan rebutan batas tanah. Persengkataan mi seringkali meretakkan hubungan bersaudara maupun bertetangga. Sebab dalam masalah hak tanah seringkali orang mempertahankan mati-matian, bahkan orang Jawa mengatakan “Sedumuk Bathuk Senyari Bumi”. Maksudnya, dalam mempertahankan hak tanah mereka mempejuangkan walaupun sampai titik darah penghabisan.

 

      Begitu juga bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) ketika hendak diduduki Belanda setelah diakuinya kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia harus berjuang dengan berbagai macam cara untuk merebut kembali Irian Barat. Bagaimana perjuangan bangsa untuk memperoleh haknya kembali atas Irian Barat akan kita pelajarinya

Dengan mempelajari perjuangan-perjuangan Indonesia terutama perjuangan mengembalikan irian barat agar kita dapat meneladani para pejuang kita yang berjiwa ksatria dalam mempertahankan haknya sebagai bangsa yang utuh dan Sabang sampai Merauke. Mari kita lihat Perjuangan Indonesia Mengembalikan Irian Barat yang dimulai dengan : 

a. Latar belakang Terjadinya perjuangan mengembalikan Irian Barat

b. Perjuangan mengembalikan irian barat melalui Perjuangan Diplomasi : Pendekatan Diplomasi

c. Perjuangan mengembalikan Irian Barat melalui Perjuangan dengan Konfrontasi politik dan Ekonomi

d. Perjuangan Melalui Tri Komando Rakyat ( Trikora)

e. Persetujuan New York

f. Perjuangan Mengembalikan Irian Barat melalui Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat 

Berikut Urain dari point-poin diatas tentang Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat Sebagai berikut… 

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT

A. Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

Masih ingatkah kalian tentang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949? Salah satu keputusan dalam konferensi tersebut antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Dan keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam penjalanan waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Untuk menghadapi sikap Belanda tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut.

B Perjuangan Diplomasi: Pendekatan DipIomasi

Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak mambawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum- forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.

Sejak tahun 1954 masalah Irian Barat mi selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Partai-partai politik dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini Selain itu perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkanlahSoa-Siu di Tidore sebagai ibu kota provinsi Irian Barat dan Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada tanggal 23 September 1956.

C. Pêrjuangan dengan Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia tersebut sampai tahun 1957 ternyata belum membawa hasil sehingga Belanda tétap menduduki Irian Barat. Karena jalan damai yang ditempuh belum membawa hasil maka sejak itu perjuangan ditingkatkan dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air Indonesia yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambilalih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 tersebut antara lain Nederlandsche Handel Maatschappij N.y. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara), bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM.

Pada tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Meithat hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umüm PBB tahun 1961 kembali masalah ini diperdebatkan.

Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintah Kerajaan

Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negara “Boneka” Papua. Dengan sikap Belanda tersebut maka tindakan bangsa Indonesia dan politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang.

D. Tri Komando Rakyat (Trikora)

Tindakan Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut.

1) Gagalkan pembentukañ “Negara Papua” bikinan Belanda kolonial.

2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikora maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962  pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Adapun tugas pokok dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini adalah pengembangan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembangan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala melakukan operasi sudah dilakukan penyusupan ke Irian Barat. ada tanggal 15 Januari 1962 ketika waktu menunjukkan pukul 21.15 di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat tersebut adalah milik Belanda jenis Neptune dam Firefly. Waktu itu terlihat juga dua buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang di situ turut pula para pejabat tinggi dan Markas Besar Angkatan Laut yaitu Komodor Yos Sudarso. Dalam insiden di Laut Aru tersebut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir “Kobarkan Semangat Pertempuran.” Adapun operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yakni sebagai berikut.

(1) Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962)

Memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran- sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan mi harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.

(2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)

Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

(3) Fase Konsolidasi (awal 1964)

Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962 Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan baik melalui laut maupun udara.

Beberapa operasi tersebut adaah Qperasi Banteng di Pak-Fak dan Kaimana. OperasI Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.

E Persetujuan New York

      Pada awalnya Belanda tidak yakin pasukan Indonesia dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi operasi-operasi yang dilakukan Pasukan Komando Mandala ternyata berhasil terhukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan pasukan Indonesia. Sementara itu Pemerintah Kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dan  pihak Amerika Serikat untuk berunding karena untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Ameriksa Serikat ke dalam konfrontasi. Dengan adanya rencana Bunker di atas maka sikap Indonesia adalah menerimanya. Hal ini ternyata menambah simpati dunia terhadap RI, sebaliknya Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itu pada tanggal 14 Agustus 1962 RI melakukan operasi besar-besaran yang terkenal sebagai operasi Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini ditetapkan sebagai “Han H” atau “Hari Penyerbuan.”

      Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan / bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.

3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.

4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.

5. Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dan RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu pàsukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dan Pakistan. Pekerjaan UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dan Iran juga berjalan lancar sehingga tepat pada tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan RI sudah berjalan Sebagai Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E. J. Bonay, seorang putera asli Irian Barat.

Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso dan lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, dan Mayor L. B. Moerdani. Pantas pula untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas karena ikut sertanya dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya tulis yang berjudul Pending Emas. Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan dan sebagai operasi terakhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari  UNTEA kepada Indonesia.

F. Arti Penting Penentuan Pe dapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat

       Sebagai bagian dan Persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan “Penentuan Pendapat Rakyat” (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat tersebut. Pada tahun 1969 diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat dan hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya hasil dari Pepera tersebut dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke- 24 pada bulan November 1969. Penyelesaian sengketa masalah Irian - Barat antara Indonesia dengan Belanda  melalui Persetujan New York  dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan cara yang adil. Dalam persoalan Pepera (Pénentuan Pendapat Rakyat = plebisit) menurut Persetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikapnya yang baik, Kedua belah pihak menghormati hasil dan pendapat rakyat Irian Barat dalam menentukan pilihannya.

     Hasil dan Pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dan Republik Indonesia. Hasil Pepera ini membuka jalan bagi persahabatan RI-Belanda, Lebih-lebih setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) atau di luarnya.

     Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil- hasil Pepera tersebut sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dan wilayah Republik Indonesia.

"Kesimpulan" : 

 Ringkasan atau Sejarah Singkat Tentang Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat  sebagai berikut...

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat  | Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggaf 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Setelah bertahun-tahun Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat maka bangsa Indonesia berjuang merebutnya. 

Dalam berjuang merebut kembali Irian Barat bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya, yakni melalui diplomasi maupun konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara kônfrontasi politik, ekonomi, sampai konfrontasi militer. 

Dalam konfrontasi militer diawali dengan’dikeluarkannya Trikora (Tn Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desemberlg6l. Untuk melaksanakan Trikora mi dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasi pembebasan yang dilakukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini melalu fase infiltrasi, fase eksploitasi, dan fase konsolidasi.

Dengan adanya kesungguhan Indonesia dalam merebut Irian Barat ml mengundang simpati diplomat AS Ellsworth Bunker untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Indonesia menerima usul Bunker sedangkan Belanda menolaknya. Oleh karena itu Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menerima Rencana Bunker. Atas desakan Amerika Serikat maka Belanda menerimanya dan menandatangani Persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Berdasar Persetujuan New York maka Irian Barat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 akan dilaksanakan serah terima Irian Barat dan tangan Belanda kepada Pemerintah Sementara PBB UNTEA (United Nations Temporat’j Executive Authorit.

Selanjutnya sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York maka diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat (Pepera) pada tahun 1969. Hasil Pepera membuktikan secara bulat bahwa Irian Baralletap merupakan bagman dan Republik Indonesia. Hasil Pepera ini disetujui PBB pada tanggal l9 November 1969.

(Monumen Mandala dalam pembebasan irian barat untuk menghormati perjuangan-perjuangan dalam merebut Irian Barat)

Baca selengkapnya

Proses Terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Berikut ini adalah pembahasan tentang proses terbentuknya negara kesatuan republik indonesia, proses terbentuknya negara, unsur unsur terbentuknya negara, proses terbentuknya nkri secara singkat, proses terbentuknya negara republik indonesia, unsur deklaratif terbentuknya negara.

Proses Terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Repubik Indonesia)

Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada.

Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945.

1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan

Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang.

Baca selengkapnya: Sejarah Pembentukan Kelangkapan Negara

2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta.

Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.

Pada saat itu terjadi perubahan politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 tentang Peralihan Pertanggungjawaban menteri-menteri dari Presiden kepada Badan Pekerja KNIP.

Itu berarti sistem kabinet presidensiil dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi sistem kabinet parlementer. Hal ini terbukti setelah Badan Pekerja KNIP mencalonkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri.

Akhirnya, kabinet presidensiil Soekarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri pertama.

Gambar: Sutan Syahrir

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara

Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan.

4. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Dukungan terhadap proklamasi pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia, antara lain datang dari daerah berikut; Keraton Jogja, Sumatra dan Sulawesi.

5. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia

Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen) yang berbunyi:

 Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Hal ini berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah administrasi, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan akan diadakan badan perwakilan daerah.

Berbagai kegiatan yang dilakukan di daerah antara lain:

1. Pada awal September 1945, pemerintah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik sebagai gubernur Sulawesi dan mulai menjalankan roda pemerintahan.
2. Di Medan, pada tanggal 30 September 1945 para pemuda dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Gubernur Sumatra, Teuku Mohamad Hassan juga segera membentuk pemerintah daerah di wilayah Sumatra.
3. Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 rakyat melakukan rapat umum untuk meresmikan berdirinya pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Januari 1946 di Pangkalan Bun, Sampit, dan Kota Waringin diresmikan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia.

Selain daerah-daerah tersebut di atas, daerah lain juga mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk segera menjalankan pemerintahan di daerah di bawah pimpinan para gubernur masing-masing.

Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka di daerah-daerah tugas gubernur (kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di Daerah.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum.

Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Baca selengkapnya

Cara Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, berita proklamasi disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda.

Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain dengan menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, menulis pada tembok-tembok.

Teks proklamasi yang telah dirumuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 beberapa saat kemudian berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemberitaan Jepang, Domei (sekarang Kantor Berita Antara).

Sekitar pukul 18.30 WIB Wartawan Kantor Berita Domei, Syahruddin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wuz, seorang markonis kantor berita tersebut untuk segera diudarakan.

Pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa segera memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak luas. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

Meskipun kantor Berita Domei disegel, para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, seperti Sukarman, Sutamto Susiloharjo, dan Suhandar.

Alat pemancar radio yang diambil dari Kantor Berita Domei sebagian dibawa ke rumah Waidan B. Palenewen dan sebagian ke Menteng 31. Di Menteng 31 itulah para pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan WK 1.  Dari pemancar radio inilah, berita proklamasi terus disiarkan.

Tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja di stasiun radio milik Jepang dan berjasa menyebarkan berita proklamasi, antara lain Maladi, Yusuf Ronodipuro, Sakti Alamsyah, dan Suryodipuro. Maladi kemudian memprakarsai pendirian Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945.

Gambar: Cara Penyebaran Berita Proklamasi

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Soeara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi.

Para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain B.M. Diah, Sukarjo Wiryopranoto, lwa Kusumasumantri, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandardinata, G.S.S.J. Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, Madikin Wonohito, Sumanang SM, Manai Sophian, dan Ali Hasyim.

Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan kepada para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk segera kembali ke tempat tugasnya masing masing guna menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di wilayahnya.

Tokoh tokoh tersebut, antara lain sebagai berikut.
a. Teuku Mohammad Hasan untuk daerah Sumatra.
b. Sam Ratulangi untuk daerah Sulawesi.
c. Ktut Pudja untuk daerah Nusa Tenggara.
d. Ir. Mohammad Noor untuk daerah Kalimantan.

Baca selengkapnya

Pembagian Wilayah Waktu di Indonesia

Globe

Garis yang tampak pada gambar globe disamping adalah garis lintang (paralel) dan garis bujur (meridian). Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi, seolah membelah bumi menjadi belahan bumi bagian utara atau Lintang Utara (LU) dan belahan bumi bagian selatan atau Lintang Selatan (LS). Garis bujur adalah garis khayal yang membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat atau Bujur Barat (BB) dan belahan timur atau Bujur Timur (BT). Belahan garis bujur barat atau bujur timur berpusat pada nol derajat yang melalui kota Greenwich dekat London, Inggris. Oleh karenanya, kota tersebut ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Garis bujur yang ada di muka bumi ada 360 buah, terdiri atas 180 buah  di sebelah barat belahan bumi dan 180 buah di sebelah timur belahan bumi. Jarak antara garis yang satu dengan yang lainnya adalah 1 derajat, dan setiap satu derajat memiliki selisih waktu 4 menit. Setiap 15 derajat memiliki selisih waktu 15 x 4 menit = 60 menit atau satu jam, jadi permukaan bumi dibagi menjadi 24 daerah waktu (360 : 15). Tiap-tiap daerah waktu selisihnya 1 jam. Jika berdasarkan pada ketentuan umum, pembagian wilayah waktu di dunia adalah 1 derajat selisihnya 4 menit, jadi wilayah Indonesia yang terletak pada garis bujur 95 derajat BT - 141 derajat BT mempunyai panjang busur 46 derajat sama dengan 46 x 4 menit atau 3 jam 4 menit dibulatkan menjadi 3 jam. Dengan demikian jelaslah bahwa Indonesia dibagi kedalam 3 wilayah pembagian waktu yaitu waktu Indonesia barat (WIB), waktu Indonesia tengah (WITA) dan waktu Indonesia timur (WIT). 

Pembagian wilayah waktu di Indonesia dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden RI. No.243 Tahun 1963 yang membagi Indonesia dalam 3 (tiga) wilayah waktu dan berlaku mulai 1 Januari 1964. Prinsip yang digunakan dalam pembagian wilayah waktu tersebut adalah :

1. Menuju kebentuk peraturan sederhana

2. Waktu Matahari Sejati jangan sampai berbeda terlalu besar dengan waktu tolok, terutama bagi kota-kota besar/penting.

3. Batas wilayah jangan sampai membelah suatu propinsi dan pulau

4. Memperhatikan faktor-faktor agama, politik, kegiatan masyarakat dan ekonomi, kepadatan prnduduk, lalu lintas/perhubungan, sosio-psikologis serta perkembangan pembangunan

Maka saat itu diputuskan pembagian wilayah waktu sebagai berikut :

a. Waktu Indonesia Barat (WIB)

Wilayah waktu ini terletak pada 105 derajat BT. Selisih waktu 7 jam lebih awal daripada waktu Greenwich (GMT). Wilayahnya meliputi seluruh Provinsi Sumatra, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Madura dan pulau-pulau kecil disekitarnya. 

b.Waktu Indonesia Tengah (WITA)

Wilayah waktu ini terletak pada 120 derajat BT. Selisih waktu 8 jam lebih awal dari pada waktu Greenwich (GMT). Wilayahnya meliputi seluruh Provinsi Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB dan NTT.

c. Waktu Indonesia Timur (WIT)

Wilayah waktu ini terletak pada 135 derajat BT. Selisih waktu 9 jam lebih awal daripada waktu Greenwich (GMT). Wilayahnya meliputi Maluku dan Papua serta pulau-pulau kecil disekitarnya.

Perhitungan waktu menurut standar internasional yang berlaku adalah GMT (Greenwich Meridian Time) yang berada pada garis 0 derajat. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang terletak di sebelah timur greenwich waktunya lebih cepat dari pada GMT.

Apabila kita menyaksikan acara televisi pada saat pergantian tahun baru, akan tampak sekali adanya perbedaan waktu di wilayah Indonesia. Jika kita berada di Kota Medan (WIB) menunjukkan pukul 08.00, maka di Kota Denpasar (WITA) adalah pukul 09.00 (08.00 + 1 jam) dan di Kota Ambon (WIT) pukul 10.00 (08.00 + 2 jam). Sebaliknya jika kita berada di Kota Jayapura Papua (WIT) pukul 10.00, maka di Kota Kupang NTT (WITA) adalah pukul 09.00 (10.00 - 1 jam) dan di Kota Padang (WIB) adalah pukul 08.00 (10.00 - 2 jam). Dengan demikian jika kita bepergian  ke daerah yang berbeda wilayah pembagian waktunya, tentu kita harus menyesuaikan, caranya yaitu dengan memutar jam yang kita pekai menjadi mundur atau maju 1 jam.

Baca selengkapnya

Wajah Bumi 250 juta tahun lagi (Benua Masa Depan !)

Kalau kemarin sudah didongengkan gambar bumi dalam jutaan tahun yang lalu. Nah mestinya bisa dong dilihat bumi pada masa depan. Ya. Tentu saja dapat dibuat model-model bumi dimasa depan.

Bagaimana membuat model bumi masa depan ?

Untuk membuat model bumi masa depan jelas harus diketahui kecepatan dari pergerakan kerak-kerak bumi ini terlebih dahulu, kemudian masing-masing kerak lempengan ini ditabrakkan …. Derrr !!!

Arah dan kecepatan lepeng tektonik

Arah dan kecepatan gerakan lempeng tektonik saat ini. Direkam dengan menggunakan GPS (Global Positioning System)

Diatas itu gambar  yang menunjukkan peta kecepatan masing-masing lempengan tektonik yang ada di bumi ini.

Lihat panjang dari anak panah menunjukkan kecepatannya. Semakin panjang semakin cepat jalannya. Lempengan IndoAustalia bergerak dengan kecepatan 7-8 cm pertahun kle arah Timur laut. sedangkan Eurasia bergerak ke timur.

Terlihat bahwa ada tubrukan kalau arahnya berbeda. Tubrukan lempeng inilah yang menyebabkan gempa.

Dengan bermodalkan rupa bumi saat ini beserta kecepatan gerakan benua-benua masa kini tentunya dapat dibuat model benua bumi dimasa mendatang.

Bumi saat ini

Bumi saat ini tentusaja bisa kita lihat saat ini juga. Kondisi saat ini merupakan kondisi ideal untuk hidupnya manusia.

Bumi dimasa kini. Daerah yang tektoniknya paling aktif tentusaja Asia Tenggara atau Indonesia.

Bumi masa depan 50 juta tahun lagi

Bumi 50 juta tahun yang akan datang

Seandainya gerakan tektonik lempeng yang terjadi saat ini berlangsung terus hingga 5o juta tahun lagi maka Benua Australia akan menabrak Asia.

 “Asyiik Pakdhe. Nanti kalau ke Autralia bisa jalan kaki, ndak perlu naik pesawat doonk”

Bumi masa depan 150 juta tahun lagi

Bumi 150 juta tahun lagi

Samodera Atlantik mulai tertutup. Terkungkung diantara benua-benua besar.

Terbentuk zona penunjaman sepanjang Amerika Utara. Nah saat itu amerika akan gantian menjadi pusat gempa-gempa. Nah, rasain emang enak kena gempa melulu !

Akibat menunjamnya kerak samodera diantaranya maka daratan Benua Afrika dan Benua Amerika Utara menjadi saling mendekat. Nah saat itu orang negro akan bersatu dengan orang putih. Kalau masih berpikir rasis ya nikmati aja deh bertetangga dengan manusia beda kulit !

Bumi masa depan 250 juta tahun lagi

Beginilah rupa bumi 250 juta tahun yang akan datang

“Pangea Ultima” akan terbentuk setelah 250 juta tahun lagi.

Benua Pangea masa depan, “Pangea Ultima” terbentuk akibat penunjaman kerak-kerak samodera yang habis menunjam kedalam mantel bumi. Akhirnya mempertemukan seluruh benua-benua yang ada di Bumi.

Dengan “pertemuan” benua-benua ini kemungkinan akan menyebabkan adanya tubuh air yang “terjebak” diantara benua-benua ini.

Disini dunia mengajarkan pada manusia.

Bagaimanapun semua ini secara alami akan bersatu.
Kenapa manusia harus selalu beradu
Tidak saling mengajukan ilmu
Tetapi kenapa malah mengajukan serdadu

Baca selengkapnya

Jenis-jenis Peta

Berdasarkan Isi Data yang Disajikan

Peta umum, yakni peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama.
2. Peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum, dan biasanya berskala sedang. Contoh peta korografi adalah atlas.
3. Peta dunia atau geografi, yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas.

Peta khusus (peta tematik), yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu/khusus. Misalnya, peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya.

Peta Berdasarkan Sumber Datanya

1. Peta turunan (Derived Map)yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan.
2. Peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan.

Peta berdasarkan skala

1. Peta kadaster (sangat besar) adalah peta yang berskala > 1: 100 sampai > 1: 5000. Contoh: Peta pertanahan, Peta Pertambangan
2. Peta besar adalah peta yang berskala > 1: 5000 sampai > 1: 250.000. Contoh: peta kecamatan/kabupaten
3. Peta sedang adalah peta yang berskala > 1: 250.000 sampai > 1: 500.000. Contoh: peta provinsi
4. Peta kecil adalah peta yang berskala > 1: 500.000 sampai > 1: 1.000.000. Contoh: peta negara
5. Peta geografis (sangat kecil) adalah peta yang berskala > 1: 1.000.000 ke bawah. Contoh: Peta benua/dunia

Peta berdasarkan bentuk

1. Peta datar atau peta dua dimensi, atau peta biasa, atau peta planimetri yaitu peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya.
2. Peta timbul atau peta tiga dimensi atau peta stereometri, yaitu peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Pembuatan peta timbul dengan menggunakan bayangan 3 dimensi sehingga bentuk–bentuk muka bumi tampak seperti aslinya.
3. Peta digital, merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD-ROM. Contoh: citra satelit, foto udara.
4. Peta garis, yaitu peta yang menyajikan data alam dan kenampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan.
5. Peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda.

Peta berdasarkan tingkat kedetailan

1. Peta detail, peta yang skalanya > 1:25.000
2. Peta semi detail, peta yang skalanya > 1:50.000
3. Peta tinjau, peta yang skalanya > 1:250.000

Baca selengkapnya

Sejarah Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara (Sejarah TNI)

Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan.

Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, presiden menugaskan Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan.

Hasil kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang.

Sementara itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena dibayang-bayangi oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia.

Menghadapi situasi demikian para pemuda merasa terpanggil untuk berjuang memanggul senjata. Untuk itu, berdirilah berbagai organisasi kelaskaran di berbagai wilayah.

Melihat perkembangan situasi yang makin membahayakan negara, pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Jogjakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan.

Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Semula yang ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di Blitar (Februari 1945), dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Peta.

Berdasarkan Maklumat Pemerintah itu pula, Oerip Soemoharjo membentuk Markas Tinggi TKR di Jogjakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 devisi dan di Sumatra 8 divisi.

Berkembangnya situasi yang makin tidak menentu menyebabkan TKR membutuhkan figur pimpinan yang kuat dan berwibawa.

Akan tetapi, Supriyadi yang telah ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi TKR belum juga muncul sehingga di kalangan TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut.

Dalam konferensi TKR di Jogjakarta pada tanggal 12 Nopember 1945, Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertinggi TKR. Pengangkatan Kolonel Soedirman dalam jabatan terlaksana setelah selesainya pertempuran di Ambarawa.

Untuk menghilangkan kesimpangsiuran, Markas Besar TKR pada tanggal 6 Desember 1945 mengeluarkan sebuah maklumat.

Isi maklumat itu menyatakan bahwa selain tentara resmi (TKR) juga dibolehkan adanya laskar, sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara.

Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah mengangkat Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Adapun sebagai Kepala Staf Umum TKR dipegang oleh Mayor Oerip Soemoharjo.

Gambar: Mayor Oerip Soemoharjo

Adapun perkembangan Tentara Keamanan Rakyat adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia.
2. Tanggal 24 Januari 1945, Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh upaya mendirikan tentara kebangsaan yang percaya pada kekuatan sendiri.
3. Pada tanggal 5 Mei 1947, presiden mengeluarkan dekret guna membentuk suatu panitia yang ia pimpin sendiri dengan nama Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang dari berbagai pimpinan laskar yang paling berpengaruh. Pada tanggal 3 Juni 1947 keluar sebuah penetapan yang menyatakan bahwa TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh upaya mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar profesional.

Baca selengkapnya