Sejarah Lahirnya Orde Baru

Sejarah lahirnya orde baru adalah sebuah kebangkitan dari bangsa Indonesia. Orde baru adlaah suatu proses peralihan dari orde lama ke orde baru, pada peralihan itu terdapat banyak sekali yang melatar belakangi lahirnya orde baru tersebut, didalam lahirnya orde baru itu terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan didalam perkembangannya dan kebijakan-kebijakan didalam orde baru.

Orde baru adalah masa untuk mengembalikan Pancasila serta juga UUD sebagai pedoman bangsa Indonesia, Didalam sejarah lahirnya orde baru dengan melihat tiga point yakni :

1. Latar belakang lahirnya orde baru,
2. Perkembangan orde baru
3. Kebijakan orde baru.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Sejarah Lahirnya Orde Baru serta juga Perkembangan Orde baru

Setelah G3OS/PKI itu berhasil ditumpas serta berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan kearah PKI  ( Partai Komunis Indonesia), kemudian Akhirnya diambil suatu kesimpulan bahwa PKI  ( Partai Komunis Indonesia) merupakan dalang dari gerakang ini, PKI  ( Partai Komunis Indonesia) ialah yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan tersebut pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI  ( Partai Komunis Indonesia)  yang diikuti dengan berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI dan juga organisasi massanya (ormasnya) serta juga tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan cara diadili.

Panglima Kostrad atau Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat ialah sebagai Menteri, Panglima Angkatan Darat melakukan suatu tindakan pembersihan terhadap adanya unsur-unsur PKI serta ormasnya

Latar belakang dari lahirnya Orde baru tersebut juga dipelopori masyarakat luas yang terdiri atas berbagai unsur seperti :

Dukungan dari berbagai Kalangan antara lain ialah :

1. Berbagai Partai politik,
2. Berbagai Organisasi massa
3. Perorangan,
4. Berbagai Pemuda,
5. Berbagai mahasiswa,
6. Berbagai pelajar,
7. Berbagai kaum wanita

Dari  kalangan-kalangan ini bersama-sama kemudian mendirikan satu kesatuan aksi didalam bentuk Front Pancasila untuk dapat menghancurkan para pendukung G3OS/PKI Front Pancasila itu menduga bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa itu serta Front Pancasila juga menuntut untuk dapat dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat didalam gerakan tersebut . Dengan Berbagai Aksi yang datang yang mempunyai Satu tujuan menentang G30S/PKI atau juga  Gerakan pada 30 September tahun 1965 itu di antaranya ialah Kesatuan :

1. KAMI (Aksi Mahasiswa Indonesia),
2. KAPI  (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia),
3. KAPPI ( Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia).
4. KASI  ( Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dan lain sebagainya.

Dari bermacam kalangan yang menjadi kesatuan yang tergabung didalam Front Pancasila itu kemudian lebih dikenal dengan “Angkatan 66”. Mereka yang tergabung didalam Front Pancasila tersebut mengadakan demonstrasi diberbagai tempat. Front Pancasila tersebutmelanjutkan aksinya pada Gedung Sekretariat Negara di Tanggal 8 Januari tahun 1966 dengan mengajukan suatu penyataan bahwa suatu kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau juga dibenarkan,  Lalu Pergerakan Front Pancasila tersebut Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yaitu di tanggal 12 Januri tahun 1966 untuk mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang isinya ialah sebagai berikut.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

1. Pembubaran PKI dan juga organisasi massanya
2. Pembersihan Kabinet-kabinet Dwikora
3. Penurunan pada harga-harga barang.

Di tanggal 15 Januari tahun 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora didalam sebuah tempat daerah bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri dengan wakil-wakil dari mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Saat itu yakni Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan dari para mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency  (CIA) yang lembaganya tersebut bertempat di negara Amerika serikat.

Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno itu menggemukakan perombakan kabinetnya yaitu di tanggal 21 Februari namun tetapi hal itu tak membuat adanya perubahan yang kemudian membuat hati rakyat senang disebabkan karena  masih banyak dari anggota kabinetnya yang berada didalam G30S/PKI, Kabinet baru dikenal dengan”Seratus Menteri”.

Di saat pelantikan Kabinet tersebut berbagai kalangan ikut hadir seperti ialah mahasiswa, pelajar, serta juga pemuda mengisi jalan yang tujuan menuju ke arah Istana Merdeka, Aksi itu terjadi di tanggal 24 Februani tahun 1966, Gerakan-Gerakan dari Berbagai kalangan ditahan oleh Pasukan Cakrabirawa dan menyebabakan timbulnya bentrokan dari kedua belah pihak , didalam peristiwa tersebut akhirnya merenggut nyawa seorang mahasiswa Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang meningal didalam peristiwa tersebut.

Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Proses Lahirnya Orde baru Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah 11 Maret tahun 1966 Supersemar) Soeharto kemudian mengatasi keadaan yang serba tidak menentu serta juga keadaan tersebut sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/ PKI, negara Republik Indonesia tersebut kemudian dilanda instabilitas politik akibat dari ketidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil didalam perstiwa tersebut oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno serta juga terpecah belahnya berbagai partai politik yang menjadi sebuah kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden serta juga kontra terhadap adanya kebijakan presiden atau juga yang mendukung presiden serta juga  yang menentang presiden, situasi tersebut kemudian semakin membahayakan persatuan bangsa indonesia.

Melihat dari situasi konflik antara pendukung Orde Lama dan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR kemudian berpendapat bahwa situasi konflik tersebut harus segera diselesaikan dengan secara konstisional. Di tanggal 3 Februari tahun 1967 DPR- GR menyampaikan resolusi serta juga memorandum yang berisikan anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera supaya  diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. di tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan didalam Pemerintahannya itu.

Penyerahan kekuasaan dari  Presiden Soekarno kepada Soeharto tersebut dikukuhkan didalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS didalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 tersebut mencabut kekuasaan pemerintahan negara serta juga Presiden Soekarno mengangkat Soeharto ialah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS tersebut, situasi konflik yang merupakan sebagai sumber instabilitas politik tersebut telah berakhir dengan secara konstitusional meskipun situasi konflik tersebut dapat tanggulangi namun tetapi kristalisasi orde baru tersebut belum selesai . Untuk menjadikan indonesia kembali dengan normal dilakukan dengan berbagai cara yang baik serta wajar sehingga mampu untuk dapat mempercepat serta mendorong pembangunan, hal tersebutlah yang pertama kali dilakukan didalam bidang politik untuk berlandaskan kepada Pancasila UUD 1945.

Setelahnya bergantinya kekuasaan itu maka muncullah babak baru didalam sejarah orde baru. Pada dasarnya , Orde Baru adalah suatu tatanan didalam kehidupan rakyat indonesia ,bangsa serta juga negara yang diletakkan ialah sebagai mana mestinya didalam edeologi negara yakni  Pancasila serta kembali menyacu kepada UUD 1945 untuk dapat perbaikan-perbaikan terhadap suatu penyelewengan yang telah terjadi di masa lampau serta membangun kembali kekuatan bangsa indonesia dengan cara menumbuhkan kembali, pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, dan juga mengembalikan bangsa indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan didalam tuntunan yang dikenal ialah sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura).

Pada dasarnya tuntutan tersebut mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat yang mendalam untuk dapat melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi didalam kehidupan dalam  situasi yang kongkret.

Usaha dalam penataan kembali kehidupan politik tersebut dimulai di awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran tersebut bertujuan untuk dapat menumbuhkan hak-hak demokrasi serta juga  mencerminkan kekuatan – kekuatan yang terdapat di dalam masyarakat.

Komposisi anggota DPR tersebut terdiri dari wakil-wakil partai politik serta golongan karya. Tahap selanjutnya ialah  penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan serta juga  kekaryaan dengan cara Pengelompokkan suatu partai politik serta golongan karya. Usaha tersebut dimulai di tahun 1970 dengan mengadakan suatu serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai politik tersebut.

Lahirlah 3 kelompok di DPR

1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri serta juga partai-partai PNI, Parkindo, Katolik IPKI, dan juga Murba.
2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri serta  partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Ps11 serta juga Perti.
3. Sedangkan kelompok organisasi profesi ialah seperti organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani serta juga nelayan organisasi seniman dan lain sebagainya yang tergabung dalam kelompok Golongan Karya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Setelah berhasil mengembalikan kondisi politik bangsa Indonesia yang kemudian mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan didalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh Republik Indonesia yang dapat dikatakan berskala Nasional. Didalam Pembangunan berskala Nasional tersebut yang diharuskan terealisasinya di zaman orde baru dengan melalui Pembangunan Dalam waktu yang cukup lama atau panjang serta juga pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek tersebut dirancang dengan melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Tiap-tiap pelita tersebut mempunyai misi pembangunan dalam rangka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk memberikan arah didalam usaha untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR sudah menetapkan GBHN  (Garis-garis Besar Haluan Negara) sejak 1973. GBHN adalah suatu pola umum pembangunan nasional dengan berbagai rangkaian program.

GBHN tersebut direncanakan didalam pembangunan 5 tahun (Repelita) yang berisikan program-program konkret yang akan dilaksanakan didalam kurun waktu 5 tahun. dalam Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk melakukan Pembangunan yang berskala nasional  yang dimulai sejak di 1969. Pembangunan itu tidak terlepas dalam Trilogi Pembangunan, berikut ini Trilogi pembangunan.

Trilogi Pembangunan

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III yang isinya sebagai berikut.

Pelita III didalam pemerintahan Orde baru terdiri dari Delapan Jalur Pemerataan yakni:

• Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama suatu rakyat yaitu kebutuhan pangan, sandang serta juga kebutuhan tempat tinggal atau juga perumahan
• Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan.
• Pemerataan pembagian dalam pendapatan.
• Pemerataan dalam kesempatan kerja.
• Pemerataan dalam kesempatan berusaha.
• Pemerataan dalam kesempatan berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap suatu generasi-generasi bangsa yaitu generasi muda serta generasi kaum wanita.
• Pemerataan dalam penyebaran pembangunan di seluruh wilayah di tanah air.
• Pemerataan dalam kesempatan memperoleh keadilan.

Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

1.Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk suatu Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan ialah untuk membantu perjuangan rakyat di Kalimantan Utara. Dwikora tersebut langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora itu mempunyai tugas ialah membantu rakyat dan juga memerangi neokolonialisme serta neoimperialisme. tetapi, gerakan tersebut belum berhasil terlaksana, disebabkan karena bangsa Indonesia itu dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI.

Peristiwa G3OS/PKI tersebut menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia itu tertuju dalam penyelesaian masalah dalam negeri.pada saat  pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal Soeharto, zaman itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Di masa pemerintahan Soeharto ialah sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan melalui kembali dijalin.

Normalisasi suatu hubungan Indonesia—Malaysia berhasil dicapai supaya dengan ditandatanganinya Jakarta di tanggal 11 Agustus  tahun1966. Hal tersebut dilanjutkan dengan penempatan suatu perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.

2. Kembalinya menjadi anggota PBB
selama masa kekuasaan Presiden Soekarno tersebut, Indonesia menyatakan untuk keluar dari keanggotanan PBB akibat dari terpilihnya Malaysia ialah sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia tersebut adalah negara boneka Inggris. Maka dengan itu Indonesia kemudian mengancam akan keluar apabila PBB tetap mencalonkan Malaysia untuk menjadi anggota dewan Keamanan.

Setelah masa pemerintahan berada dibawah kendali Soeharto, Indonesia kemudian menyatakan kembali menjadi anggota PBB serta juga  melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh PBB yakni di tanggal 28 september tahun 1966.

3. Pendirian ASEAN
Negara Indonesia tersebut perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dengan secara regional ataupun dengan global dengan melalui Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya dari didirikannya ASEAN adalah untuk dapat membendung paham komunis. serta hubungan kerja sama yang dijalin antar negara daro anggota ASEAN hampir merambah kearah sektor ekonomi, politik, sosial serta juga  budaya.

4. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia
Wilayah timor timur adalah koloni portugas sejak diabad ke 16 tetapi jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis .

Di tahun 1975 terjadi suatu kekacauan yang mana tidak jelasnya pemerintahan tersebut untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Timor timur sebagaian masyakarat timor-timur tersebut menginginkan bergabung dengan indonesia serta para partai politik di Timor-timur oleh sebab itu Timor-timor dengan secara resmi bergabung di republik indonesia di bulan juli tahun 1976 di masa pemerintahan presiden soeharto tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju dengan hal tersebut yaitu fretilin yang terus-menerus memperjuangkan hak-haknya.

Dan pada saat Presiden Habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia merasa bahwa Timor-timur tersebut merupakan duri didalam daging yang memberikan 2(dua) pilihan yakni bersatu atau berpisah. Dengan digelarnya suatu ajak pendapat. pada akhirnya Timor-timur tersebut resmi keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia serta membentuk sendiri negara dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau juga Timor Leste.